Rabu, 02 Juni 2010

PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KRISIS KEMANUSIAAN DI SOMALIA

OLEH : MARLINA GILANG HERDHIKA
NIM : 205000136
HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PARAMADINA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah berakhirnya perang dingin, konflik intra state sering menimbulkan banyak konflik di negara-negara yang belum mapan perekonomian maupun politiknya. Dimana konflik internal ini mengakibatkan stabilitas pertahanan keamanan nasional menjadi terancam dan mempengaruhi perdamaian dunia. Konflik internal yang berkepanjangan dapat dianggap oleh banyak pihak dapat mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan nasional yang berdampak pada perdamaian dunia.
Pada awalnya negara Afrika dijajah oleh tiga negara Eropa yakni Inggris, Perancis dan Italia kemudian ketiga penjajah ini membagi wilayah Afrika menjadi beberapa wilayah yang terpisah. Hal itu dapat dilihat berawal dari masa awal kemerdekaan dimana British Somaliland dan Italian Somalia digabung membentuk Republik Somalia. Mulai dari situlah muncul adanya pergerakan-pergerakan etnis yang menuntut hak klaim atas wilayah kependudukan yang menjadi faktor pemicu awal terjadinya konflik di Somalia.
Konflik Somalia berawal pada saat Presiden Siad Barre jatuh dari kepemimpinannya pada bulan Januari 1991, yang menimbulkan banyaknya pertikaian yang terjadi di berbagai wilayah Somalia. Kebijakan Siad Barre yang dikenal dengan scientific socialism yang bertujuan untuk menghapuskan clanism dalam memperkuat politik berdasarkan pada kelompok-kelompok.
Awal sejarahnya, Somalia memang sudah terpecah menjadi dua bagian yakni, bagian utara dikuasai oleh Inggris sedangkan di bagian selatan dikuasai oleh Italia. Pada tahun 1960, berdirilah Republik Somalia dimana bahwa keseimbangan wakil-wakil suku wilayah utara dan selatan yang berada di pucuk pemerintahan maka dengan sendirinya akan membangun persatuan dari dua kelompok tersebut.
Somalia merupakan salah satu dari negara yang masih less development dimana tidak pernah henti-hentinya mengalami konflik baik dalam internal maupun eksternal negaranya dengan negara-negara tetangganya yakni, Ethiopia. Secara geografis Somalia berada di kawasan Afrika Timur, yang seringkali mengalami konflik berkepanjangan karena hal itu dipicu oleh keadaan Somalia sendiri yang masih sangat terbelakang, dimana tingkat kemiskinan merupakan urutan tertinggi di dunia..
Sejak masa kemerdekaan tahun 1960 pemerintahan Somalia sampai ke pemerintah pusat, mengadopsi suatu perpaduan antara hukum Islam dan sistem ketatapemerintahan barat yang selaras dengan semangat moderat dan keyakinan rakyat Somalia. Somalia juga salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi pemerintah yang tinggi, absensi legitimasi terhadap pemerintah, banyaknya pelanggaran HAM, perang sipil, serta hilangnya legitimasi hukum karena ambiguitas preferensi sistem hukum yang terdistorsi, menjadikannya sebagai proses pengidentifikasian Somalia dan restrukturisasi pasca perang sipil yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Siad Barre pada tahun 1991.
Konflik antar etnis muncul sejak Somalia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960 sebagian besar penduduk Somalia memiliki latar belakang kebudayaan serta tradisi adat istiadat yang kuat, walaupun terbagi dari beberapa etnis dan klan. Islam merupakan agama mayoritas yang memiliki kedekatan dengan para penduduk disana. Selain itu, penduduk Somalia yang tinggal di Tanduk Afrika, harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam Afrika yang sangat gersang dan tandus.
Somalia merupakan negara yang terdiri dari banyak kelompok etnis minoritas yang homogen, dimana perbedaan etnis di Somalia justru memiliki kesamaan bahasa dan agama, namun konflik yang terjadi Somalia berasal dari perpecahan antara klan-klan kelompok minoritas dengan mayoritas.
Somalia adalah tanah strategis, yang menjadi kunci regional. Di samping itu wilayah Somalia memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas dan uranium sedangkan bagian pantai Somalia dijadikan sebagai jalur transportasi maritim internasional yang sangat penting. Munculnya konflik internal, disebabkan karena Somalia memiliki sejarah konfliktual dengan Ethiopia dimana dukungan Somalia untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Somalia di Ethiopia.
Dahulu negara Somalia bernama Republik Demokratik Somali, yaitu negara di pesisir Afrika Timur secara de jure dimana Somalia tidak memiliki otoritas pemerintah pusat yang diakui. Apabila secara de facto berarti berada di tangan pemerintah yang tidak diakui, yaitu Somaliland (bekas wilayah Britania Raya yang terletak di bagian barat laut Somalia), Puntland (wilayah bagian Timur laut Somalia), dan beberapa panglima perang yang saling berselisih, dimana ketiga-tiganya memimpin pemerintahan oposisi.
Konflik yang terjadi dalam lingkup informalisasi politik dan masyarakat di Somalia dapat dikatakan sebaga warisan kolonialisme Inggris dan Italia. Hal tersebut terjadi melalui usaha Inggris dan Italia yang mengonstruksi identitas etnis.
Hal tersebut dapat dilihat bahwa Puntland dan Somaliland adalah salah satu contoh konstruksi identitas etnis kolonial tersebut. Somaliland menganggap dirinya sebagai negara pengganti protektorat Somaliland Inggris, sementara Puntland merupakan wilayah yang terdahulu bekas jajahan negara Italia.
Pertikaian yang terjadi menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan kerusakan fasilitas sarana umum yang mengakibatkan sebagian besar rakyat Somalia mengungsi ke negara-negara tetangganya.

BAB II
PEMBAHASAN

Negara dunia ketiga di kawasan Afrika ini sangat rentan sekali terjadinya konflik, hal itu disebabkan negara-negara tidak hanya terlibat dalam konflik antar negara melainkan dengan konflik internal dalam negaranya. Negara Somalia merupakan suatu wilayah yang dianggap kurang menguntungkan bagi kepentingan negara maju dan berkembang, karena di kawasan ini seringkali terjadi konflik yang menimbulkan adanya krisis kemanusiaan bagi sebagian besar penduduk di Somalia.
Semenjak pemerintahan Mohammed Siyad Barre tahun 1991, wilayah Somalia tidak pernah memiliki pemerintahan yang bersifat fungsional, dikarenakan wilayah Somalia diatur oleh para militan militer bersenjata dari berbagai suku. Pada tahun 1990 wilayah Somalia mengalami krisis kekurangan bahan pangan yang menyebabkan sebagian besar penduduk meninggal dunia akibat kemunduran perekonomian negaranya.
Banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh rakyat Somalia, maka pihak PBB berperan melakukan tindakan intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik di Somalia. Tindakan tersebut sangat didukung oleh pihak pemerintahan Somalia sendirinya dan negara-negara anggota PBB untuk mempertahankan stabilitas nasional demi mewujudkan perdamaian dunia.
Sejak pertikaian di Somalia mulai menyebar ke seluruh wilayah di Somalia yang melibatkan unsur militer, bila dilihat secara keseluruhan negara Somalia tidak lagi memiliki pemerintahan pusat dan seluruh institusi infrastruktur pemerintahan pun juga tidak berjalan dengan baik.
Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB, tidak hanya merupakan tindakan yang dilakukan sebagai aksi negara terhadap negara lainnya atau aksi bersama melainkan perang kemanusiaan melalui cara diplomasi atau negosiasi. Intervensi kemanusiaan merupakan upaya untuk mengatasi penyelesaian konflik yang terjadi baik dalam internal maupun eksternal antar negara-negara.


Perang saudara di Somalia merupakan konflik gencatan senjata yang melibatkan Ethiopia dan pemerintahan transisi federal Somalia untuk melawan militan islam. Konflik tersebut menimbulkan adanya bentuk tindakan kekerasan yang membuat kondisi di Somalia menjadi kacau balau dan munculnya anarkisme.
Negara Ethiopia dan AS telah menjustifikasi suatu intervensi di Somalia dengan tujuan guna mendukung pemerintahan sementara sebagai satu-satunya lembaga yang mampu memberikan stabilitas nasional dan perdamaian di Somalia. Dalam isu konflik Somalia adanya pandangan mengenai sifat anarkis, individualis dan egois individu dalam upaya mendapatkan kekuasaan dalam suatu wilayah tertentu.
Konflik yang dimulai pada tahun 1991, telah menyebabkan ketidakstabilan di seluruh negara dengan fase melihat pemerintahan Somalia kehilangan kontrol substansial negara sebagai pasukan pemberontak Menurut Hans Morgenthau, aliran realis muncul setelah LBB mengalami kegagalan dalam proses perdamaian internasional, dimana aliran realis ini menempatkan aspek keamanan pertahanan nasional sebagai power yang merupakan kunci utama negara untuk mempertahankan dinamika stabilitas nasional kawasan di Somalia. Negara Somalia pada saat mempertahankan kondisinya yang relatif damai, tetapi di lain pihak kemerdekaannya tidak diakui oleh negara-negara lain termasuk PBB serta organisasi-organisasi internasional.
Peran AS membuktikan bahwa adanya kepentingan AS di Somalia yakni hanya menempatkan kepentingan-kepentingan strategisnya dengan cara memanfaatkan konflik yang tengah terjadi di Somalia, hal itu dikarenakan letak wilayah Somalia yang geografis sangat menguntungkan sebagai jalur perdagangan internasional. Campur tangan pihak PBB dalam resolusi dewan keamanan PBB 733 dan 744, misi kemanusiaan untuk memberikan bantuan dan memulihkan ketertiban di Somalia setelah terjadinya perpecahan pemerintahan pusat.
Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 733 yang mengemukakan agar semua pihak yang berkaitan dengan konflik Somalia untuk melakukan gencatan senjata dan memutuskan adanya embargo bagi pengiriman persenjataan serta perlengkapan militer ke Somalia. Selain itu dewan keamanan PBB meningkatkan bantuan kemanusiaan terhadap para penduduk di Somalia.
PBB telah terlibat dalam dukungan kemanusiaan di Somalia, namun karena kondisi yang tidak menentu seringkali pihak PBB menarik pasukannya dari Somalia akan tetapi bantuan kemanusiaannya tetap dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara luar dan organisasi-organisasi internasional.
Kondisi dinamika wilayah Somalia mendapatkan perhatian dari negara-negara kawasan Afrika karena terjadinya kesalahpahaman mengenai sengketa perbatasan dan kondisi politik dalam negeri yang memicu terjadinya respon humaniter dari eksternal dapat mempengaruhi kestabilan stabilitas nasional negara-negara tetangganya.
Keterlibatan pihak Ethiopia telah menimbulkan ketegangan antar kelompok baik dalam menangani krisis kemanusiaan maupun politiknya. Pengamat internasional mengatakan bahwa kondisi keamanan nasional dan kemanusiaan di Somalia semakin memburuk pada tahun 2007, karena misi AS terhadap Somalia yakni mencoba untuk membawa perdamaiaan ke wilayah Somalia sebagai salah satu eskalasi militerisasi yang berlebihan akibat keterlibatan hegemoni negara-negara luar kawasan Afrika.
Keterlibatan masyarakat internasional telah membantu dalam pembentukkan keamanan nasional di beberapa wilayah Somalia selama periode tertentu sebagai proses perdamaiaan yang lebih komprehensif direalisasikan dalam upaya penyelesaiaan konflik di Somalia. Namun proses perdamaian di Somalia belum berhasil untuk diintegrasikan ke seluruh negara-negara luar. Somalia adalah tragedi kemanusiaan yang telah mengambil korban pada warga sipil yang tidak berdosa akibat dari adanya konflik berkepanjangan tersebut. Banyak rakyat Somalia yang mengalami kelaparan, kekurangan gizi, dan hidup dalam kemiskinan karena stabilitas perekonomian negaranya yang semakin memburuk akibat dari konflik tersebut.
Dewan keamanan PBB pernah mengadakan operasi UNOSOM dan membantu operation restore hope oleh AS, kedua operasi ini bersifat humanitarian untuk mengembalikan keamanan nasional publik serta pendistribusian bantuan-bantuan logistik bagi rakyat Somalia. Banyak rakyat-rakyat miskin di Somalia yang tinggal di wilayah otonomi Puntland karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan lancarnya arus penyelundupan senjata. Pembajakan yang dilakukan di Pantai Somalia merupakan ancaman terhadap pengiriman barang-barang intenasional khususnya perang sipil tahun 1990.
Ketika AS meninggalkan wilayah Somalia, tidak ada satupun kekuatan dominan yang berada di Somalia, maka perang untuk mendapat kekuasaan antar suku terjadi kembali. Ketidakstabilan di Somalia menarik perhatian organisasi–organisasi regional, African Union yang akhirnya mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Di lain pihak, berakhirnya pemerintahan Siad Barre dan perang sipil tahun 1991, memberikan pengaruhnya pada hubungan internasional khususnya wilayah Horn of Africa dan non-kawasan untuk menggulingkan kekuasaan Siad Barre.
Kekacauan politik yang terjadi di Somalia menyebabkan kondisi di Somalia menjadi tidak aman karena banyaknya tindakan penyimpangan seperti, perampokan, pengrusakan fasilitas sarana umum, serta penjarahan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara-negara luar. Hal ini dapat mengancam stabilitas regional kawasan Afrika, keamanan nasional, serta perdamaian wilayah tersebut.
J.L. Holzgrefe, mengemukakan bahwa intervensi kemanusiaan merupakan suatu tindakan yang bersifat mengancam atau penggunaan kekuatan yang melintasi batas negara oleh suatu negara yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri semakin menyebarnya pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh suatu negara terhadap warga negaranya.
Intervensi kemanusiaan perlu didukung oleh adanya tindakan militer, karena hal itu bisa dilakukan apabila tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemungkinan besar diplomasi yang dilakukan sangat sulit karena dianggap lebih menguntungkan banyak negara-negara luar serta menarik simpati dari masyarakat internasional.
Selama menjalankan misinya PBB selalu mendasarkan tindakannya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dalam piagam PBB. Untuk mendukung aksinya, PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang mencerminkan kebijakan yang diambil dalam penyelesaian konflik.
Tampaknya dukungan dari masyarakat internasional menjadi kunci utama dalam intervensi kemanusiaan, karena tanpa adanya dukungan itu maka intervensi yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam proses penyelesaian konflik
Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Somalia lebih sulit apabila dibandingkan dengan konflik lainnya, hal ini dikarenakan adanya aspek non politis serta campur tangan negara-negara luar yang menyebabkan negosiasi sulit untuk dicapai. Hal itu dapat mempengaruhi kepentingan nasional rakyat Somalia.

Sebelum berakhirnya perang dingin berbagai konflik internal mencuat karena adanya suatu hegemoni dari dunia internasional dalam upaya penyelesaian konflik. Untuk mencapai perdamaian tersebut negara dan aktor negara lainnya harus mencari cara agar tindakan kekerasan tidak lagi menjadi suatu pilihan dalam pemecahan konflik.

BAB III
KESIMPULAN


Intervensi yang dilakukan oleh PBB di Somalia berdasarkan pada aspek hukum internasional bila dilihat dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan dewan keamanan PBB dalam upaya penyelesaian konflik di Somalia.
Intervensi kemanusiaan merupakan tindakan koersif yang dilakukan negara terhadap negara lain dengan melibatkan kekuatan militer tanpa mengindahkan penguasa maupun otoritas dewan keamanan PBB, yang bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan internasional.
Apabila dikaji dari aspek moral maka intervensi PBB di Somalia sudah mencerminkan sebagai suatu intervensi kemanusiaan yang berdasarkan adanya keinginan untuk menghentikan terjadinya krisis kemanusiaan. Namun pada kenyataannya terkadang sangat sulit untuk dikendalikan adanya tindakan penyimpangan akibat konflik tersebut.
Selain itu dari aspek politik berkaitan erat dengan konsep kedaulatan, dimana Somalia merupakan negara berdaulat yang berada dalam kondisi masih terbelakang karena tidak adanya pemerintahan. Oleh karena itu, dari tidak adanya pemerintahan yang diakui maka sebagian besar rakyat tidak mempunyai hak otoritas untuk perlindungan negaranya.
Intervensi berkaitan erat dengan adanya pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang menimbulkan krisis kemanusiaan, oleh karena itu harus ada peran serta negara-negara luar dan organisasi internasional untuk menyelesaikan konflik di Somalia.
Intervensi kemanusiaan perlu didukung oleh adanya tindakan militer, karena hal itu bisa dilakukan apabila tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemungkinan besar diplomasi yang dilakukan sangat sulit karena dianggap lebih menguntungkan banyak negara-negara luar serta menarik simpati dari masyarakat internasional

Krisis yang terjadi di Somalia diakibatkan adanya perebutan kekuasaan oleh pihak-pihak yang saling berseberangan. Akibat dari konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan rakyat yang tidak berdosa harus mengalami penderitaan, kelaparan, penyebaran wabah penyakit, serta munculnya arus pengungsiaan. Menanggapi konflik tersebut dewan keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa keadaan di Somalia menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional dan perdamaian dunia.


DAFTAR PUSTAKA



http://www.nationsencyclopedia.com/Afrika/ml HISTORY.ht Somalia diakses pada tanggal 20 Mei 2010 jam 11.00 WIB.

Bradbury, Mark , and Sally Healy. Bradbury, Mark, dan Sally Healy. “Endless war: a brief history of the Somali conflict.” Conciliation Resources. "Endless perang: sejarah singkat konflik Somalia" Sumber Perdamaian.. http://www.cr.org/our-work/accord/somalia/endless-war.php.
diakses pada tanggal 20 Mei 2010 jam 12.00 WIB.

http://www.helium.com/items/1804234-history-of-us-conflict-in-somalia. diakses pada tanggal 21 Mei 2010 jam 12.00 WIB

Thomas G. Weiss. Military Civilian Interaction: Intervening Humanitarian Crisis ( Maryland Rowman & Littlefield Publishers, Inc 1999) diakses pada tanggal 20 Mei 2010 jam 10.00 WIB.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar