HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA DAN TAIWAN TERHADAP ADANYA ONE CHINA POLICY

Nama : Hangga Dwi Kencana
NIM : 209000140
Program Studi : Hubungan Internasional Univ. Paramadina

HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA DAN TAIWAN TERHADAP ADANYA ONE CHINA POLICY

I. Latar Belakang

Taiwan merupakan salah satu Negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari China ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur China yang beribu kotakan di Taipei. Secara resmi memang banyak Negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu Negara yang berdaulat karena China sendiri selalu melaksanakan One China Policy kepada Negara Negara lain di dunia. Republik Rakyat China masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah Negara sendiri yang beraliran koumintang atau nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan China.

Belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah Negara oleh sebagian besar Negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatic dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan, PBB sebagai suatu organisasi Internasional yang menaungi seluruh Negara tidak mengakui Taiwan sebagai anggotanya. Hal ini membuat banyak Negara di berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan, perekonomian, dan ketenaga kerjaan dengan Taiwan termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun 1960. Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip One China Policy atau kebijakan satu China. Artinya, secara de jure Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka dari China. Namun bukan berarti antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerjasama. Hubungan antara Indonesia dengan Taiwan hanya sebatas hubungan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin tetap menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah RRC baik hubungan diplomatic maupun hubungan kerjasama ekonomi.

Taiwan merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup diperhitungkan. Banyak sekali hubungan kerjasama perdagangan yang telah dijalin dengan Taiwan di berbagai bidang kehidupan. Mulai dari bidang perdagangan dan perekonomian, investasi investasi perusahaan Taiwan, ketenagakerjaan, pendidikan dan Kepariwisataan. Kesemua aspek tersebut sangat menguntungkan baik bagi Indonesia maupun bagi Taiwan.

I.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kebijakan Luar negri One China Policy Mempengaruhi hubungan kerjasama Perdagangan antara Indonesia dan Taiwan?

Kebijakan Luar negri yang dianut oleh Indonesia yaitu One Cina Policy tidak mempengaruhi hubungan kerjasama diantara Indonesia dan Taiwan. Hubungan kerjasama antara kedua negara bahkan makin meningkat intensitasnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Taiwan menjadi 10 mitra perdagangan teratas bagi indonesia.

2. Hubungan kerjasama dalam bidang apa sajakah yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dengan Taiwan?

Indonesia menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Taiwan sejak tahun 60 an. Puncak kerjasama yang paling menguntungkan adalah tahun 80 an. Kerjasama tersebut diantaranya adalah kerjasama dalam bidang perekonomian seperti penanaman investasi perusahan perusahaan Taiwan di Indonesia, kerjasama perdagangan seperti masuknya barang barang elektronik unggulan dalam bidang teknologi informasi seperti handpone dan laptop, kerjasama bidang ketenagakerjaan seperti banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Taiwan dalam segala bidang, Bidang pendidikan dan juga bidang kepariwisataan.

II. Pembahasan Masalah

Taiwan adalah sebuah Negara yang terletak di pulau sebelah timur China yang mempunyai status yang sedang dipertentangkan dari dulu Sampai sekarang dengan China. Taiwan pernah dijajah oleh Belanda pada tahun 1624 kemudian dibebaskan oleh Cheng Cheng-Kung (Koxinga) pada tahun 1662 , seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan Kerajaan Tungning (1662-1683). Dengan Tainan sebagai ibukotanya, Wilayah Taiwan yang sekarang secara de facto merupakan wilayah Republik Cina pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Tiongkok masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki (1895) Tanggal 19 Agustus tahun 1895, Cina setelah kalah dalam perang melawan Jepang, terpaksa menyerahkan kepulauan Taiwan kepada Jepang berdasarkan perjanjian Simonoseki.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Taiwan telah dikembalikan kepada Tiongkok de jure maupun de facto. Munculnya masalah Taiwan berkaitan dengan perang saudara yang dilancarkan Kuomintang Tiongkok setelah itu. Akan tetapi yang lebih penting ialah keterlibatan kekuatan asing. Selama perang anti Jepang di Tiongkok, Partai Kuomintang Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok telah menggalang front penyatuan nasional anti Jepang untuk melawan agresi imperialisme Jepang. Setelah kemenangan perang anti Jepang, Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-sek dengan mengandalkan dukungan Amerika, melancarkan perang saudara di seluruh negeri. Rakyat Tiongkok yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok melancarkan perang pembebasan selama 3 tahun lebih dan pemerintah “Republik Tiongkok”-nya Kuomintang digulingkan. Pada tahun 1949, Republik Cina dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong . Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Cina di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut. dan menyatakan Taiwan sebagai provinsi di dalam republik baru tersebut.

Sejak kalah dalam perang melawan komunis pada tahun 1949 tersebut, pemimpin partai nasionalis (Koumintang) Chiang Kai Shek melarikan diri ke sebuah pulau di timur China yang kita kenal dengan Taiwan dan membangun pemerintahan sendiri dengan ibukota Taipei. Hal inilah yang membuat China gerah. China sendiri telah menjadikan Taiwan sebagai salah satu bagian provinsi Fujin namun Chiang Kai Shek tidak mengakui klaim tersebut dan selalu berusaha mencari dukungan dunia internasional agar Taiwan diakui sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Taiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat sebagai negara berdaulat namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional karena kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatik. Saat ini, negara-negara yang masih berhubungan diplomatik dengan Republik Taiwan berjumlah 25 negara, mayoritas adalah negara-negara kecil yang tidak mempunyai pengaruh besar di percaturan politik internasional.

Indonesia memiliki hubungan tidak resmi dengan pemerintahan Taiwan sebagai media perpanjangan putusnya hubungan diplomatic dengan China karena dugaan keterlibatan partai komunis China dalam peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Namun, setelah pemulihan hubungan diplomatic dengan China tahun 1990 pemerintah Indonesia menarik garis tegas untuk membedakan hubungan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat China dan menjaga keharmonisan hubungan tersebut dengan menganut kebijakan luar negri satui china atau One China Policy dan hanya menjalin hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan pemerintahan Taiwan. Hubungan ekonomi Indonesia dan Taiwan memang sebenarnya telah diulai sejak lama. Meningkatnya hubungan tersebut terjadi pada sekitar tahun delapan puluhan saat para pemimpin Taiwan mencanangkan program yang mendorong pengusaha pengusaha Taiwan untuk berinvestasi ke luar negeri sebagai salah satu bagian dari upaya mencari dukungan internasional atas tidak diakuinya Keanggotaan Taiwan di PBB.

Setelah pemulihan hubungan diplomatic antara Indonesia dengan Republik Rakyat China pada tahun 1990, bersamaan dengan semakin terbuka dan mendalamnya reformasi di daratan China tingkat dan intensitas hubungan kerjasama perdagangan dan perekonomian antara pemerintah Indonesia dengan Taiwan tidak banyak mengalami perubahan. Namun ketika mantan peimpin Taiwan Lee Teng Hui mengadakan kunjungan ke pulau bali dan berbincang dengan presiden Soeharto pada tahun 1994, pemerintahan China menyampaikan nota protes yang sangat keras kepada pemerintah Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia untuk menolak kebijakan baru Taiwan tentang Go South Policy. Padahal menurut pemerintahan Taiwan, unjungan tersebut meunjukkan tingkat kemesraan hubungan antara people to people contact dalam hal ini antara presidenSoeharto dan mantan pemimpin Taiwan Lee Teng Hui sesame kalangan pemimpin. Setelah adanya protes keras dari pemeintah Republik China, Indonesia mulai melihat bagaimana memahami dan mengelola hubungan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan dengan tetap mejaga hubungan baik dengan pemerintahan China khususnya penerapan kebijakan luar negri One China Policy. Aksi protes dari pemerintahan RRC tersebut dilakukan untuk menegaskan kepada pemerintahan Indonesia bahwa RRC menempatkan masalah keberadaan Taiwan sebagai Negara merdeka secara serius dan hal ini dapat menggangu hubungan baik yang telah terjalin diantara kedua Negara.

Penerapan kebijakan luar negri One China Policy merupakan langkah wajib yang tidak main main untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintahan RRC. Sejak kepemimpinan Taiwan beralih kepada Chen Shui Bien pada tahun 2000, hubungan antara Indonesia dan Taiwan tidak sebaik pada masa koumintang berkuasa. Menurunnya hubungan secara drastic ini lebih kepada perilaku dan sikap Taiwan yang berada pada dilemma antara persoalan geopolitik dan geoekonomi. Keseluruhan perilaku Taiwan berubah dengan menggunakan ancaman ekonomi untuk memperoleh keuntungan diplomasi. Gagalnya kunjungan pemimpin Taiwan Chen Sui Bien untuk maksud bisnis pada bulan desember tahun 2002 membuat pemerintahan Taiwan berencana melakukian Boikot Ekonomi dan Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara tujuan investasi Taiwan. Tetapi hal semacam ini sangat sulit dilakukan dan mungkin hanya sebatas wacana dikarenakan sudah terlalu kuatnya pengaruh perekonomian Indonesia terhadap Taiwan. Banyaknya Kerjasama dan Investasi di segala bidang diantara kedua Negara menyebabkan hal semacam itu sangat sulit untuk dilakukan Taiwan dalam rangka memnggoyahkan kebijakan luar negri yang dianut Indonesia yaitu kebijakan satu China atau lebih dikenal One China Policy.

Situasi geopolitik diantara Indonesia dan Taiwan sebenarnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertambahan dan pengurangan volume perdagangan dan investasi Taiwan di Indonesia. Indonesia dengan potensinya baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja masih menjadi sasaran kebijakan investasi Taiwan di kawasan Asia Tenggara. Namun, karena ketidaksiapan dalam berbagai hal penting seperti stabilitas, iklim investasi yang tidak memadai, minimnya kemudahan dan kelonggaran aturan investasi membuat kebijakan tersebut berjalan tidak secara penuh. Kerjasama perdagangan perekonomian dan investasi antara Indonesia dan Taiwan mencatat kenaikan dari tahun ke tahun. Volume perdagangan Indonesia dan Taiwan meningkat dari 3,09 milliar dolar AS pada tahun 2004 menjadi 3,81 milliar dolar AS pada tahun 2005. Nilai investasi Taiwan juga mencapai lebih dari 12,98 triliun dolar amerika serikat (data tahum 2004). Data tersebut menempatkan Taiwan sebagai partner perdagangan 10 teratas sekaligus sebagai salah satu penyumbang investasi asing yang cukup besar bagi Indonesia.

Kedudukan strategis Taiwan juga didukung dengan seringnya warga Taiwan berkunjung ke Indonesia dalam rangka berlibur sekitar tigaratus ribu orang pertahun. Hubungan ekonomi Indonesia Taiwan seharusnya tidak cukup high politics untuk menggangu hubungan bilateral antara Indonesia dan RRC. RRC sendiri memiliki hubungan perekonomian yan mengakar dengan Taiwan. Pada tahun 2005 volume perdagangan antara China dengan Taiwan mencapai 91,2 miiar dollar AS dan menempatkan Taiwan sebagai partner dagang ketujuh teratas bagi China. Bagi China, Taiwan merupakan pasar ekspor yang besar. Di bidang investasi, sekitar 3000 an proyek dengn nilai kontrak yang cukup besar yaitu 10,36 miliar dolar AS yang tercatat sebagai proyek investasi Taiwan di mainland. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi RRC, diperkirakan hubungan investasi anatr keduanya semakin meningkat. Sesungguhnya, China berada di posisi yang sangat dilematis karena selain usahanya untuk menentang keberadaan Taiwan sebgaai suatu Negara yang merdeka dengan selalu melaksanakan politik satu china kepada Negara Negara lain di dunia, Taiwan juga merupakan pasar ekspor dan mantra dagang yang cukup dipeerhitungkan oleh China.

Hubungan kerjasama perekonomian diantara Indonesia dan Taiwan sangat tidak terganggu dengan adanya kebijakan luar negri satu China yang dianut oleh Indonesia. Indonesia masih menjadikan Taiwan sebagai negara partner kerjasama perdagangan yang sangat baik. Selain bidang perekonomian yang sebagaimana telah disebutkan diatas, masih banyak kerjasama dalam bidang lain yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Taiwan. Salah satu bidang yang juga menguntungkan bagi kedua belah pihak negara yaitu kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan.

Saat ini resmi tercatat lebih dari 120 ribu orang indonesia yang bekerja di berbagai sektor di Taiwan. Mereka yang bekerja di Taiwan ikut berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Taiwan. Para pahlawan devisa negara tersebut diakui banyak diperlukan di Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan di Taiwan dari tahun ke tahun. Mereka biasanya bekerja didalam bidang perindustrian dan jasa seperti buruh dan pelayan. Taiwan juga merupakan salah satu investor besar dari Asia di Indonesia. Dalam berbagai pertemuan dengan pihak Taiwan, Pihak indonesia fokus menawarkan tiga sektor untuk dikembangkan yakni infrastruktur, agribisnis dan juga energi. Saat ini, Taiwan mampu bersaing dengan negara negara maju termasuk di bidang teknologi komunikasi dan produk produknya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat ekspor produk produk unggulan Taiwan ke Indonesia. Produk produk IT Taiwan seperti ponsel, komputer dan laptop unggulan mereka sudah banyak sekali dipasarkan di Indonesia. Selain itu juga banyak sekali produk produk berupa mesin industri diekspor ke Indonesia.

Selain itu, Taiwan juga menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam bidang kepariwisataan. Sampai sejauh ini, banyak warga Taiwan yang berkunjung dan berlibur ke Indonesia. Salah satu tujuan faforit mereka adalah pulau Bali. Banyak jugawarga negara Indonesia yang berkunjung ke Taiwan untuk berlibur. Hal ini tentu membuat devisa kedua negara bertambah. Dalam bidang pendidikan, banyak sekali kalangan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang saat ini tengah melanjutkan pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Taipei yang merupakan ibukota Taiwan. Pemerintah Taiwan selalu mengundang para pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan baik untukbelajar bahasa Mandarin, Teknologi atau bahkan yang ingin mengambil gelar doktoral dalam berbagai bidang disana. Sekitar seribu pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan dan jumlahnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kondisi seperti ini, secara prinsip kerjasama diantara pemerintah Indonesia dan Taiwan di bidang ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan serta kepariwisataan tidak akan terpengaruh dengan persoalan politik diantara kedua negara.

Sepertinya kebijakan luar negri One China Policy tidak menjadi kendala bagi pengembangan hubungan kerjasama perekonomian dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan. Pemerintahj Indonesia memang harus tetap berupaya mempertahankan politik luar negri yang bebas aktif secara konsisten dan pemerintah dituntut untuk melaksanakan politik luar negri yang selues mungkin tanpa mengabaikan kepentingan nasional angdimilki oleh Indonesia termasuk dalam berhubungan dengan Taiwan.

III. Kesimpulan

Hubungan kerjasama perdagangan yang baik diantara Indonsia dan Taiwan memang sudah terjalin sejak lama. Banyak sekali kerjasama yang bagi Indonesia menguntungkan dan bagi pemerintah Taiwan juga menguntungkan. Diantaranya kerjasama dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Taiwan merupakan 10 negara teratas yang menjadi mitra dagang bagi Indonesia. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara. Hal ini sudah menjadi semacam simbiosis mutualisme bagi kedua negara. Selain itu juga, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja dan cukup berpengaruh bagi pergerakan perekonomian Taiwan dalam segala sektor. Hal ini juga tentu saja mendatangkan sumber devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Namun tidakdapat dipungkiri juga, Taiwan meupakan sebuah negara yang tidak diakui oleh China sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. China masih menganggap Taiwan merupakan bagian dari provinsi Fujin. Hal ini mebuat pemerintah Republik Rakyat China (RRC) selalu berusaha menggunakan kebijakan Satu China atau One China Policy kepada setiap negara di berbagai belahan dunia. Hal ini semakin mebuat sempitnya ruang gerak pemerintah Taiwan untuk mengadakan hubungan kerjasama bilateral dengan berbagai negara di belahan dunia. Taiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat sebagai negara berdaulat namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional karena kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatic dari berbagai negara. Hal inilah yang membuat Taiwan selalu berupaya mencari dukungan kepada dunia Internasional agar Taiwan dapat diakui sebagai suatu negara yang berdaulat.

Hal ini tentu juga dirasakan dan diaplikasikan pemerintah RRC kepada Indonesia. RRC selalu berusaha mengaplikasikan kebijakan One China tersebut kepada pemerintah Indonesia. Terkait dengan hubungan ekonomi diantara Indonesia dan Taiwan, prinsip pemerintah Indonesia adalah jelas yaitu One China Policy. Artinya disini adalah secara de facto indonesia mengakui China sebagai negara yang berdaulat dan tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak dibukanya hubungan diplomati diantara kedua negara. Namun, Indonesia dan Taiwan menjalin hubungan kerjasama perekonomian dan perdagangan dan hanya sebatas itu..

Walau pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan hubungan dagang dengan Taiwan, sikap hati hati dan cerdik dengan memperhatikan cost dan benefit yang didapatkan harus selau ditekankan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola hubungan baik dengan RRC agar hal hal sensitif tidak menggangu hubungan diplomatik antara Indonesia dan China. Karena sebenarnya hubungan kerjasama perdagangan dan perekonomian yang terjalin diantara Indonesia dan Taiwan tidak berpengaruh terhadap kebijakan One China Policy yang dianut oleh Indonesia.

Hubungan kerjasama perdagangan yang telah terjalin erat dan mendatangkan berbagai keuntungan bagi kedua belah pihak negara tetap dilaksanakan dan tidak berpengaruh dengan adanya kebijakan luar negri Indonesia yaitu kebijakan satu China.Pemerintah Indonesia sebaiknya harus selalu memperhatikan berbagai aspek agar hubungan kerjasama perdagangan yang telah terjalin dengan baik tidak menggangu hubungan diplomatik Indonesia dengan China karena sesungguhnya memang tidak dapat dipungkiri Taiwan pasti memliki keinginan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia agar hubungan kejasama diantara kedua negara dapat diperluas dengan berbagai idang kehidupan.

Daftar Pustaka

Sutopo, FX. Sejarah Singkat China. 2000. Jakarta: Gramedia