Kekuatan Diplomasi Sebagai Upaya Pencegahan Human Violence bagi TKI di Luar Negeri

FITRI SAPUTRA

209000259

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang Masalah

TKI merupakan pahlawan devisa karena TKI merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah migas, hanya saja TKI sering mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi dari majikan ataupun dari lingkungan tempat bekerjanya, hukuman dari pelanggaran yang diberikan kepada mereka tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Meskipun di Indonesia TKI dianggap sebagai pahlawan devisa, tetapi pemerintah terkesan kurang serius dalam mengelola potensi tenaga kerja Indonesia di luar negeri sehingga yang terjadi sampai saat ini adalah sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri selalu bekerja di sektor-sektor yang kotor dan berbahaya. Selain itu, mereka juga tidak disiapkan untuk menjadi tenaga kerja profesional sehingga sebagian besar TKI melakukan pekerjaan yang biasanya tidak mau dilakukan oleh penduduk setempat di negara ia bekerja, misalnya saja menjadi pembantu rumah tangga dan menjadi buruh kasar. Meskipun marak dengan pemberitaan mengenai pelanggaran dan penistaan TKI, tetap saja animo untuk menjadi TKI tetap tinggi karena sebagian besar yang menjadi TKI adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam kondisi ekonomi dan sosial. Sehingga mereka memutuskan untuk menyelesaikan himpitan persoalan ekonomi dan kemisikinan mereka dengan bekerja di luar negeri, mengingat tingginya angka pengangguran dalam negeri dan ketidakmampuan dari pemerintah Indonesia dalam menyediakan peluang kerja untuk penduduknya, hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pendorong orang-orang untuk menjadi TKI dan migrasi ke luar negeri dimana bisa mendapatkan peluang kerja dengan gaji yang ditawarkan lebih tinggi dengan gaji yang mungkin diperoleh di negara asal.

Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh TKI dan tidak sedikit di antara mereka yang menempuh bahaya dengan status mereka yang ilegal (undocumented). Untuk fenomena ini, Malaysia adalah negara di mana terdapat banyak sekali pekerja migran yang berasal dari Indonesia, baik yang legal ataupun ilegal. Karena kedekatan geografis, maka Malaysia pun dijadikan tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia. Banyaknya TKI yang ada di Malaysia mengakibatkan ketidakjelasan pekerja migran Indonesia yang legal dengan pekerja migran Indonesia yang ilegal. hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah semakin sulit mendatanya, sebab pengelolaan dari manajemen arus masuk dan keluar TKI setiap bulan semakin tidak jelas. Sehingga angka yang dikeluarkan oleh pejabat Malaysia mengenai pekerja migran biasanya adalah angka perkiraan dan asumsi saja. Untuk persoalan TKI, yang memerlukan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah bukan hanya TKI ilegal yang selalu dijadikan sorotan tetapi juga TKI legal yang pada awalnya berstatus legal, kemudian karena suatu masalah ia menjadi berstatus ilegal karena melarikan diri dan paspornya masih ditahan oleh majikannya. Apabila pemerintah membantu TKI agar berstatus legal kembali, selain hal tersebut bisa bermanfaat bagi kepentingan TKI tetapi juga bisa bermanfaat bagi negara asalnya melalui devisa yang dikirim dalam bentuk remitansi. Sebenarnya dari fenomena TKI ilegal terdapat suatu kepentingan dari pihak yang mengirim dan pihak yang menerima sekalipun hal tersebut dilarang oleh kedua pemerintah negara yang bersangkutan. Misalnya saja masih banyaknya kasus TKI ilegal di Malaysia.

Sebelum dikirim ke negara tujuan, resiko yang mungkin akan dihadapi oleh TKI adalah adanya sejumlah biaya dan praktik penyelewengan yang merugikan TKI, misalnya saja pemalsuan dokumen dan calo pengiriman TKI, dalam kasus tersebut ada juga calo yang tertipu dengan mengeluarkan uang yang banyak tetapi tidak jadi diberangkatkan. Dalam hal ini, yang bisa dipersalahkan adalah kedua belah pihak, yaitu calo dan sikap calon TKI yang memilih menggunakan jasa calo daripada jalur resmi pemerintah. Apa yang dialami oleh TKI itu tidak hanya pada proses sebelum diberangkatkan, tetapi juga pada sistem penempatan. Sistem penempatan dan perlindungan TKI bisa dikatakan sangat buruk karena penempatan TKI itu hanya mengutamakan aspek prosedural formal. Selain itu, banyak calon TKI yang tidak menerima informasi mengenai majikannya, tugas-tugas yang harus dilakukannya, karakteristik majikannya dan berapa jumlah keluarga majikannya atau hak yang dimiliki TKI. Aspek-aspek penting yang sifatnya seringkali terabaikan yaitu aspek kualitatif dan substansial, di mana TKI tersebut ternyata jauh di bawah standarisasi yang ditetapkan oleh majikannya sehingga dari hal tersebut justru bisa menimbulkan konflik dan akan menciptakan suasana kerja yang tidak baik. Sebagai kompensasi dari kesalahannya tersebut, biasanya beban persoalan yang sedang diderita oleh majikannya atau perusahaan seringkali ditimpakan kepada TKI dan dari hal tersebut justru TKI yang dirugikan.

Untuk persoalan TKI di Malaysia sebenarnya hal tersebut bukan hanya sebuah persoalan ekonomi kontemporer tetapi juga sebuah permasalahan sejarah, karena itu jika terjadi suatu konflik pada TKI, seperti penganiyayaan yang dilakukan oleh majikan, maka persoalannya tidak relatif mudah untuk diselesaikan karena persoalannya tersebut bisa merembet ke hal-hal di luar permasalahan hubungan kerja sehingga dari konflik tersebut bisa merepotkan kedua negara. Di Malaysia sendiri, sebagian besar TKI adalah pekerja informal dan buruh kasar, seperti bekerja di sektor perkebunan (plantation sector), sektor konstruksi, sektor manufaktur dan sektor tertentu lainnya. Dalam konteks hubungan Indonesia – Malaysia pun, terdapat tiga dimensi yang menopang satu sama lain dalam pola hubungan kedua negara, yaitu berdasarkan hubungan diplomatik antar negara, keadaan geografis dimana posisi kedua negara sebagai negara tetangga dan kultural (rumpun Melayu) sehingga dari ketiga hal tersebut menyebabkan banyaknya migrasi Indonesia ke Malaysia.  

1.2              Perumusan Masalah

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

1.      Bagaimana peranan pemerintah Indonesia mengenai TKI ilegal dan implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap penempatan dan perlindungan TKI.

2.      Apa saja upaya yang dilakukan dalam Diplomasi TKI.

BAB II

ISI

2.1          Peranan Pemerintah Indonesia Mengenai TKI Ilegal dan Implementasi Terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI

Apabila membahas mengenai kasus TKI di Malaysia, posisi TKI bisa dikatakan sebagai titik sentral karena TKI sangat mendominasi sebagai pekerja asing di Malaysia sehingga apabila melihat dari komposisi masyarakat dan pekerja dari Indonesia, maka persoalan antara TKI dengan majikannya pun wajar saja jika terjadi. Di Malaysia, bisa dikatakan bahwa TKI ilegal lebih banyak daripada TKI legal sehingga kebijaksanaan pemerintah Indonesia terfokus kepada hal tersebut. Sebenarnya, Malaysia sendiri telah memberlakukan perundang-undangan mengenai keimigrasian dan negara yang terkena pengaruh dari perundang-undangan mengenai keimigrasian tersebut adalah Indonesia karena banyaknya pekerja dari Indonesia di Malaysia. Dampak dari adanya perundang-undangan tersebut adalah banyaknya TKI ilegal yang dipulangkan secara paksa dari Malaysia ataupun mendapatkan perlakuan yang buruk di negara tersebut, hal itulah yang menyebabkan terganggunya hubungan bilateral antara kedua negara. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memonitoring keberadaan pekerja migran di Malaysia, tetap saja jumlah pekerja migran dengan status ilegal itu masih tinggi, selain itu menjadi TKI ilegal merupakan pilihan yang rasional bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan di negara asal. Mereka yang memilih jalur ilegal karena mempertimbangkan tidak mesti mengeluarkan biaya yang besar seperti biaya yang harus dikeluarkan dalam jalur legal.

Bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan migrasi ataupun TKI legal di Malaysia, karena untuk menyelesaikan hal tersebut dibutuhkan bantuan dari negara dan pihak lain untuk menemukan solusi yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu merupakan hak azasi seseorang untuk bekerja di luar negeri, tinggal bagaimana mengatur agar mobilitas yang berlangsung tersebut adalah legal sehingga TKI yang bekerja di Malaysia bisa mendapatkan pengawasan dan perlindungan human violence dari pemerintah apabila terjadi permasalahan. TKI yang berstatus ilegal keberadaannya sangat rentan terhadap eksploitasi dalam bentuk pelanggaran hak-hak kerja dan bisa juga pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan seperti human trafficking, karena TKI ilegal tidak memiliki perjanjian kerja padahal mengenai perjanjian TKI telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam Pasal 55 (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

Apabila fenomena seperti kekerasan fisik ataupun psikis menimpa TKI di Malaysia, pemerintah seharusnya melakukan tindakan afirmasi (affirmative action) karena paradigma mengenai aspek kontraktual tanpa adanya campur tangan pemerintah selalu merugikan para TKI yang sebenarnya mereka juga menghadapi situasi yang sangat krusial dan mengancam hak-hak kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Malaysia memandang isu mengenai TKI ilegal tersebut dengan menggunakan alasan kepentingan domestik dan keamanan negaranya sehingga mulai memberlakukan kebijakan mengenai tenaga kerja asing ilegal, tetapi hal tersebut justru menimbulkan suatu ketegangan di antara hubungan Indonesia – Malaysia karena dalam kebijakan tenaga kerja asing tersebut Malaysia mengusir secara paksa dan menerapkan sanksi hukuman tegas bagi TKI ilegal.

Maraknya pemberitaan di media mengenai human violence yang terjadi pada TKI khususnya di Malaysia, seolah pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya pembenahan apapun terhadap penempatan dan perlindungan TKI. Padahal untuk perlindungan TKI telah termaktub pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak dan Kewajiban TKI Pasal 8 huruf g, dimana TKI memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri. Sedangkan untuk penempatan TKI telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri Pasal 11 (1), Penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

Memang bukan hal mudah untuk mengawasi dan mengelola TKI dalam jumlah yang sangat besar khususnya di Malaysia. Banyaknya permintaan calon TKI yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia kurang diimbangi dengan kualitas yang dimiliki oleh TKI tersebut sehingga dari kurangnya kualitas yang dimiliki oleh TKI tersebut justru bisa menyebabkan banyaknya komplikasi dan permasalahan dalam proses penempatan dan perlindungannya. Pemerintah juga mengupayakan untuk meningkatkan badan atau lembaga yang ditujukan untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas TKI, tentu saja Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah memenuhi kompetensi dalam hal pelatihan dan peningkatan kualitas TKI akan diberikan dukungan dari pemerintah. Dengan adanya BLK tersebut, kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri mungkin akan berkurang karena bagi yang tidak memenuhi kualifikasi tidak dapat diberangkatkan, dan segi positif dari hal tersebut adalah peningkatan akan kapasitas TKI formal pun dapat diberangkatkan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Malaysia Dato’ Seri Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein menandatanagani Letter of Intent (LoI) mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor informal (domestik worker)[i] diharapkan TKI mendapatkan hak-hak normatif yang sebelumnya tidak didapatkan oleh TKI, sehingga TKI yang bekerja di sektor informal pun bisa mendapatkan libur kerja pada hari Minggu dan mendapatkan gaji yang sesuai dengan harga pasaran yang ada dengan diawasi oleh pemerintah. Yang terpenting dari penandatanganan Letter of Intent tersebut adalah paspor PLRT akan dipegang langsung oleh PRT yang bersangkutan sendiri, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu dipegang oleh majikannya dan tentu saja harus ada kesepakatan antara dua negara yang bersangkutan mengenai biaya penempatan PLRT.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan upaya memonitoring keberadaan TKI khusunya terhadap pekerja domestik dan di sektor informal, dari hal tersebut diharapkan upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran hak-hak normatif seperti yang sering diberitakan oleh media. Sehingga dari upaya memonitoring tersebut, bisa menjadi media untuk memediasi persoalan pekerjaan. Apabila terjadi suatu persoalan antara majikan dengan TKI tersebut, maka lembaga monitoring akan melakukan home visit untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan dan apabila persoalannya serius dan dalam bentuk kekerasan maka akan dilakukan rescue action dan TKI tersebut akan ditempatkan di shelter untuk perawatan fisik dan psikis. 

2.2         Diplomasi TKI

Yang menjadi tujuan utama dari diplomasi Indonesia terhadap TKI adalah melindungi hak-hak normatif TKI di luar negeri, karena bagaimana pun juga TKI tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sudah seharusnya karena kedudukan mereka tetap sebagai warga negara Indonesia. Apalagi di berbagai media massa banyak sekali pemberitaan mengenai pelanggaran kerja dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan tindakan kriminal lainnya. Persoalan-persoalan tersebut sangat tipikal dengan Malaysia, sebagai negara yang menampung TKI. Pemasukan devisa dari TKI kepada negara sangat besar sehingga devisa yang dihasilkan oleh TKI merupakan devisa kedua terbesar setelah migas dan melalui remitansi yang mereka kirimkan kepada keluarganya telah memberikan multiplier effect ekonomi bagi Indonesia. Karena itulah, fokus utama dari diplomasi TKI adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan TKI dan kepentingan nasional melalui pemasukan devisa dan remitansi.

Strategi diplomasi TKI di luar negeri yaitu di mana TKI harus mendapatkan perlakuan yang wajar, apabila TKI tersebut melakukan suatu kesalahan di negara tempat ia bekerja dan dihukum mati di negara tersebut, maka jenazahnya akan dipulangkan untuk dikebumikan di Indonesia. Dari diplomasi perlindungan TKI tersebut, sebenarnya akan mendatangkan keuntungan di masa depan, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar tetapi peluang kerja di Indonesia masih tetap menghasilkan angka pengangguran yang tinggi. TKI yang dianggap sebagai pahlawan devisa tentu saja harus menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk melindungi hak dan martabat mereka yang sebagian besar bekerja di sektor rendahan, tetapi diplomasi TKI diharapkan tidak lagi didominasi oleh diplomat resmi melalui tutur katanya di negara di mana diplomat tersebut ditempatkan tetapi diplomasi TKI ini akan berhasil apabila dilakukan melalui upaya bersama suatu bangsa dan dari hal tersebut TKI juga bisa menjadi suatu hal yang bisa diandalkan dalam diplomasi melalui tindakan dan perilakunya di negara lain.

Selain itu, diplomasi TKI juga sebenarnya adalah untuk melindungi para TKI dari eksploitasi maupun dari human trafficking karena sampai saat ini TKI selalu rentan dengan berbagai macam kekerasan, pelanggaran dan ekploitasi, lebih dari 70% berada di sektor informal yang rawan terhadap pelanggaran dan eksploitasi oleh lingkungan kerja yang buruk[ii]. Untuk persoalan Indonesia – Malaysia, peranan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kepentingan TKI masih bisa dikatakan lemah karena kerangka hukum yang melindungi TKI tersebut sangat kurang sehingga menyebabkan diplomasi luar negeri kadang tidak berjalan dengan maksimal. Faktor rendahnya kualitas TKI dan ketidaklengkapan dokumen dari TKI termasuk salah satu faktor yang membuat mereka diperlakukan buruk dan kasar, bahkan ada juga majikan di Malaysia yang menetapkan gaji rendah kepada TKI karena kurangnya pengalaman seperti bahasa dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, perlindungan hukum bagi migran Indonesia di luar negeri tentu saja harus di perjuangkan, karena TKI tidak hanya memberikan sumbangan devisa atau multiplier effect ekonomi kepada negara tetapi juga mampu mengurangi pengangguran di dalam domestik, selain itu devisa yang diberikan TKI kepada negara sebenarnya jauh lebih besar dari dana remitansi sendiri. Apabila dana tersebut bisa dikelola dengan baik, tentu saja akan memberikan implikasi yang sangat baik terhadap kondisi perekonomian di daerah-daerah dan jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengelola TKI tentu saja sangat tidak sebanding. Sehingga empati terhadap TKI tentu saja harus diberikan, karena empati yang bersifat preventif lebih efentif dan efisien apabila dibandingkan dengan empati yang bersifat reaktif karena dalam realitanya cakupan dari urgensi pemberdayaan TKI tersebut sangat luas.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

TKI merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah migas, tetapi dalam kenyataannya TKI terkadang mendapatkan pelanggaran hak-hak normatif dalam masa kerjanya di luar negeri. Sebagian besar TKI adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam kondisi ekonomi dan sosial mereka di dalam negeri sehingga mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri karena terpaksa atau dipaksa oleh keadaan, mengingat peluang kerja di dalam negeri tidak memadai dan menyebabkan angka pengangguran sangat tinggi. Banyaknya pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang dialami oleh TKI di Malaysia, membuat Indonesia – Malaysia menandatangani Letter of Intent yang diharapkan bisa meminimalisir konflik yang terjadi. Selain itu, diplomasi Indonesia untuk TKI juga diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum kepada TKI di luar negeri.

REFERENSI

BUKU:

Nainggolan, Poltak Partogi. 2005. TKI dan Hubungan Indonesia – Malaysia. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sudjana, Eggi. 2009. Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

INTERNET:

http://www.nakertrans.go.id/news.html,433,naker (diakses pada tanggal 28 Mei 2010, pada 15:33)

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=74731 (diakses pada tanggal 28 Mei 2010, pada 16:05)

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10589&coid=2&caid=36&gid=2 (diakses pada tanggal  28 Mei 2010, pada 16:35)

katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../5602/5603.pdf (diakses pada tanggal 28 Mei 2010, pada 19:20)

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1329:perlindungan-tki-diperkuat&catid=95:info&Itemid=124 (diakses pada tanggal 29 Mei 2010, pada 08:17)

http://portalhi.web.id/?p=14&cpage=1 (diakses pada tanggal 29 Mei 2010, pada 09:10)

http://bataviase.co.id/detailberita-10493574.html (diakses pada tanggal 01 Juni 2010, pada 14:12)

---

[i] http://www.nakertrans.go.id/news.html,433,naker (diakses pada tanggal 28 Mei 2010, pada 15:33)

[ii] Sudjana, Eggi. 2009. Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, hal 51.